Wakil Ketua BKSAP DPR RI Ravindra Airlangga menekankan pentingnya penguatan kerja sama antara Indonesia dan Malaysia dalam menghadapi tantangan perdagangan global, khususnya di sektor minyak nabati atau crude palm oil (CPO). Dalam pernyataannya, Ravindra menyoroti bahwa kedua negara kini telah mencatat nilai perdagangan bilateral yang mencapai 24 miliar dolar Amerika Serikat (USD), serta berperan sebagai produsen utama minyak nabati secara agregat di dunia.
“Kita adalah produsen minyak nabati terbesar secara agregat. Dan kita harus bersama-sama memikirkan bagaimana mekanisme agar sustainability standard kita diterima oleh beberapa negara, seperti Eropa dan kawasan dunia lainnya,” tegas Ravindra dalam agenda BKSAP DPR RI bersama Young Parliamentarians of AIPA di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, (07/08/2025).
Isu keberlanjutan (sustainability) menjadi sorotan utama, mengingat negara-negara Uni Eropa dan sejumlah kawasan global kini menerapkan regulasi ketat terhadap produk-produk berbasis sawit. Indonesia dan Malaysia, sebagai eksportir utama, dinilai perlu menyusun langkah kolektif agar standar keberlanjutan yang mereka miliki dapat diterima secara internasional dan tidak menjadi hambatan dagang.
Salah satu upaya konkret yang didorong adalah penguatan lembaga Indonesia-Malaysia Council on Palm Oil, sebagai forum bilateral yang bertujuan merumuskan dan menyelaraskan standar keberlanjutan industri sawit kedua negara.
“Kita sudah punya standar sustainability. Sekarang tugas kita adalah memastikan standar ini bisa diterima oleh negara-negara mitra dagang, agar akses pasar kita tetap terjaga dan terus meningkat ke depannya,” lanjut Legislator Fraksi Partai Golkar Dapil Jawa Barat V
Langkah ini juga dinilai sebagai bentuk diplomasi ekonomi yang proaktif di tengah dinamika kebijakan perdagangan internasional yang kerap menyudutkan komoditas strategis dari negara-negara berkembang. Melalui kolaborasi regional, Indonesia dan Malaysia diharapkan dapat memperkuat posisi tawar serta membuka peluang bagi harmonisasi standar global yang lebih adil bagi negara produsen
