Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri menyatakan keprihatinan mendalam sekaligus mengecam keras agresi militer Israel yang semakin brutal di Kota Gaza. Irine mendorong Pemerintah Indonesia untuk memimpin upaya global menghentikan genosida di wilayah tersebut.
Irine menegaskan, serangan yang menewaskan puluhan ribu warga sipil, dengan mayoritas perempuan dan anak-anak, serta memaksa ratusan ribu warga Palestina meninggalkan rumah mereka tanpa akses air bersih, pangan, dan layanan kesehatan, merupakan tragedi kemanusiaan global yang tak bisa ditoleransi.
“Ini bukan sekadar konflik bersenjata, melainkan pelanggaran terang-terangan terhadap prinsip kemanusiaan universal dan hukum humaniter internasional,” kata Irine dalam keterangan tertulis kepada seputarbatam.com/, di Jakarta, Jumat (19/9/2025).
“Serangan sistematis terhadap warga sipil, rumah sakit, fasilitas pengungsian, hingga zona aman adalah bentuk nyata kejahatan perang dan genosida yang harus segera dihentikan,” imbuh Anggota Komisi V DPR RI itu.
Seperti diberitakan, serangan militer Israel pada Rabu (17/9) menewaskan 13 warga Palestina dan sejumlah lainnya mengalami luka-luka. Saksi mata mengungkap, serangan tentara Israel itu menargetkan sebuah kendaraan yang mengangkut keluarga pengungsi di dekat pintu masuk rumah sakit Al-Shifa di Kota Gaza bagian barat.
Saksi menyebut sebuah drone Israel menyerang kendaraan itu ketika keluarga tersebut berusaha mengungsi ke selatan, dan menewaskan sebagian besar orang di dalamnya.
Pada Selasa (16/9), serangan serupa juga terjadi ketika sebuah kendaraan lain yang mengangkut keluarga pengungsi di Kota Gaza bagian barat diserang. Dalam peristiwa tersebut, lima orang tewas dan beberapa lainnya luka-luka setelah mobil terbakar.
Menurut otoritas kesehatan Gaza, setidaknya 12.511 warga Palestina tewas dan 53.656 lainnya luka-luka, sejak Israel kembali melancarkan operasi militer intensifnya di wilayah tersebut pada 18 Maret 2025. Hal ini menjadikan total korban tewas sejak Oktober 2023 di Gaza mencapai 65.062 orang dan korban luka-luka 165.697 orang.
Irine pun menyerukan kepada Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan tekanan diplomatik secara nyata terhadap Israel dan sekutunya.
Menurut Irine, Indonesia tidak cukup hanya menyuarakan kecaman, tetapi harus memimpin konsolidasi negara-negara Asia, Afrika, dan dunia Islam untuk menekan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengambil langkah tegas, termasuk gencatan senjata permanen dan penyelidikan resmi kejahatan perang.
“Diplomasi kita harus naik kelas dari sekadar moral statement menjadi aksi politik global. Indonesia perlu mendorong Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengusut kejahatan perang Israel, serta menggalang dukungan internasional untuk menjatuhkan sanksi politik dan ekonomi terhadap Israel,” papar Irine.
“Tekanan diplomatik harus dibarengi dengan mekanisme investigasi independen agar bukti kejahatan perang terdokumentasi dengan sahih,” lanjutnya.
Irine juga menekankan bahwa Indonesia perlu menggunakan posisinya di Dewan HAM PBB, Gerakan Non-Blok (GNB), dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) serta ASEAN Parliamentarians for Human Rights untuk membentuk humanitarian corridor yang bebas dari intervensi militer Israel. Hal ini penting agar bantuan pangan, air bersih, obat-obatan, dan layanan kesehatan dapat menjangkau warga sipil tanpa hambatan.
“Indonesia memiliki mandat moral, historis, dan konstitusional untuk selalu berpihak pada kemerdekaan bangsa yang terjajah,” sebut Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
“Karena itu, diplomasi kita tidak boleh berhenti pada forum pernyataan sikap, tetapi harus menyentuh langkah konkret yang menghentikan genosida di Gaza sekaligus menyelamatkan rakyat Palestina dari penderitaan berkepanjangan,” pungkasnya.
