Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Himmatul Aliyah, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta, khususnya dunia industri, dalam meningkatkan mutu pendidikan vokasi di Indonesia. Hal ini disampaikannya saat kunjungan kerja reses ke Jawa Tengah.
“Kerja sama dengan dunia industri perlu ditingkatkan kembali. Selama ini, dunia industri kadang pilih-pilih. Hanya SMK tertentu yang dianggap bagus saja yang diajak kerja sama, sementara SMK lain tidak mendapat kesempatan yang sama,” ujar Himmatul, di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (25/7/2025).
Menurutnya, hal ini menimbulkan kesenjangan dalam kualitas lulusan antar sekolah vokasi. Oleh karena itu, ia mendorong adanya standarisasi mutu pendidikan SMK di seluruh Indonesia agar semua siswa memiliki peluang yang setara untuk berkembang dan terserap di dunia kerja.
“Mutu pendidikan di SMK harus merata. Jangan ada perbedaan-perbedaan yang menyebabkan ketimpangan kesempatan bagi para siswa,” tegas politisi dari Fraksi Gerindra tersebut.
Himmatul juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Ia menyebut, regulasi dari pemerintah pusat seperti kurikulum nasional serta dukungan dalam hal sarana dan prasarana sangat berpengaruh terhadap kemajuan sekolah vokasi.
“Sinergi pusat dan daerah sangat penting. Pemerintah pusat bisa menerbitkan regulasi, sementara pemerintah daerah harus memastikan implementasinya berjalan efektif di lapangan,” katanya.
Himmatul juga menambahkan bahwa saat ini Komisi X DPR RI kembali memiliki kewenangan dalam hal pengusulan rehabilitasi infrastruktur sekolah, termasuk SMK. Dengan jalur langsung ke Komisi, proses perbaikan fasilitas pendidikan diharapkan bisa lebih cepat dan tepat sasaran.
“Alhamdulillah, kini Komisi X kembali bisa menangani usulan rehabilitasi sekolah. Jadi sekolah-sekolah yang mengadukan permasalahan infrastrukturnya bisa kami bantu fasilitasi agar segera mendapatkan penanganan,” pungkasnya.
Komisi X DPR RI, lanjut Himmatul, berkomitmen untuk memperjuangkan pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan vokasi sebagai salah satu strategi mengurangi pengangguran dan meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia.
